News

APBD Sumsel Terancam Defisit dari Sektor BUMD, Gubernur Herman Deru Gercep Lakukan Audit Kinerja

APBD Sumsel Terancam Defisit dari Sektor BUMD, Gubernur Herman Deru Gercep Lakukan Audit Kinerja. Foto: dok. detikcom

APBD Sumsel Terancam Defisit dari Sektor BUMD, Gubernur Herman Deru Gercep Lakukan Audit Kinerja. Foto: dok. detikcom

Palembang, gradasigo — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) andalannya dilaporkan mengalami kerugian dan tidak mampu menyumbangkan pendapatan berupa dividen ke dalam kas daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel. Kondisi ini tentu berpotensi mempengaruhi kemampuan Pemprov Sumsel dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur Sumatra Selatan, H. Herman Deru, menunjukkan respons cepat terhadap permasalahan ini. Setelah menerima laporan mengenai kondisi keuangan lima BUMD tersebut, ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi kinerja secara mendalam. Langkah ini dianggap krusial untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kerugian dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menyehatkan kembali kondisi finansial BUMD-BUMD tersebut, sehingga dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi APBD.

Kelima BUMD yang saat ini menjadi sorotan karena kinerjanya yang kurang memuaskan adalah PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang, PT Jakabaring Sport Center, PT Sriwijaya Agro Industri, PT Sriwijaya Investasi, dan PD Prodexim. Kegagalan kelima BUMD ini dalam menghasilkan keuntungan tentu menjadi perhatian serius, mengingat BUMD seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Basyaruddin Akhmad, menjelaskan bahwa penyebab kerugian yang dialami oleh kelima BUMD ini tidaklah seragam. Masing-masing BUMD memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda yang berkontribusi terhadap kondisi keuangan mereka saat ini.

“Penyebabnya sangat beragam, tidak bisa kita pukul rata. Ada yang masalahnya terkait dengan cashflow yang tidak sehat, sehingga operasionalnya terganggu. Ada juga yang permasalahan utamanya terletak pada struktur aset yang terlalu besar dibandingkan dengan modal yang ada, seperti yang terjadi pada PT Jakabaring Sport Center,” ungkap Basyaruddin.

Lebih lanjut, Basyaruddin memberikan contoh spesifik mengenai kondisi PT Jakabaring Sport Center (JSC). Menurutnya, saat awal pendirian dan penyertaan modal, JSC memiliki aset yang sangat besar, terutama berupa infrastruktur olahraga yang megah. Namun, besarnya aset ini tidak diimbangi dengan cashflow yang memadai untuk menutupi biaya operasional dan perawatan yang tinggi, sehingga JSC terus mengalami defisit.

Hal serupa juga terjadi pada PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang, yang bergerak di sektor perhotelan. Basyaruddin menjelaskan bahwa hotel yang dimiliki oleh BUMD ini memiliki nilai aset yang cukup besar. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan dari operasional hotel tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya, termasuk biaya depresiasi aset dan amortisasi pinjaman, sehingga perusahaan terus mencatatkan kerugian.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan saat ini tengah menunggu penyampaian rencana bisnis (business plan) dari masing-masing BUMD yang merugi. Rencana bisnis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai strategi yang akan diterapkan oleh manajemen BUMD untuk mengatasi masalah keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

“Setelah kita menerima dan mempelajari business plan dari masing-masing BUMD, kita akan duduk bersama Bapak Gubernur untuk menyusun langkah-langkah konkret yang akan diambil. Kita akan analisis potensi masing-masing BUMD dan mencari solusi yang paling efektif untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan mereka,” jelas Basyaruddin.

Salah satu solusi yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan adalah pemberian suntikan modal kepada BUMD-BUMD yang membutuhkan. Suntikan modal ini diharapkan dapat membantu memperbaiki cashflow, melakukan restrukturisasi utang, atau mengembangkan unit usaha baru yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan.

“Suntikan modal tentu menjadi salah satu opsi yang akan kita kaji secara mendalam. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa setiap penyaluran modal akan diikuti dengan pengawasan yang ketat dan target kinerja yang jelas, sehingga dana yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal,” imbuh Basyaruddin.

Di tengah kekhawatiran terhadap kondisi lima BUMD yang merugi, kabar baik datang dari enam BUMD lainnya milik Pemprov Sumsel. Basyaruddin mengungkapkan bahwa keenam BUMD ini berhasil mencatatkan kinerja yang positif dan mampu menyumbangkan dividen sebesar Rp96,6 miliar ke kas daerah hingga Desember 2024. Angka ini bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp91,3 miliar.

Kinerja positif dari enam BUMD ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan profesional, BUMD memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Hal ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan seluruh BUMD yang dimilikinya.

Kondisi lima BUMD yang merugi ini menjadi perhatian serius bagi Gubernur Herman Deru, terutama dalam konteks menjaga kesehatan anggaran daerah. Pendapatan dari BUMD seharusnya menjadi salah satu pilar penting dalam struktur pendapatan daerah. Jika sebagian besar BUMD justru merugi, hal ini tentu dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah provinsi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, langkah cepat Gubernur Herman Deru untuk melakukan evaluasi kinerja dan mencari solusi penyehatan bagi BUMD-BUMD yang merugi ini sangat krusial. Diharapkan, dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur, BUMD-BUMD tersebut dapat kembali sehat dan memberikan kontribusi positif bagi APBD Provinsi Sumatra Selatan, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.

Related Post