Jakarta, gradasigo – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) terus berupaya memperkuat pendidikan nonformal sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk meningkatkan kemitraan, khususnya dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hal ini ditegaskan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam acara Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan dengan Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan yang digelar di Jakarta, Selasa (10/12/2024) lalu. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan nonformal untuk berdiskusi dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

Sinergi LKP dan SMK: Cetak Lulusan Berkompeten Ganda

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kemitraan antara LKP dan SMK merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas lulusan. Skema ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi lulusan SMK, tidak hanya ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan di LKP.

“Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK),” kata Abdul Mu’ti. “Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” imbuhnya.

Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan teori dan praktik di SMK, serta keterampilan spesifik yang diasah di LKP. Dengan demikian, lulusan akan lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Penguatan LKP Selaras dengan Asta Cita Presiden

Upaya penguatan peran LKP ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul. Pendidikan nonformal, melalui LKP, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut.

Acara silaturahmi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin; Direktur Kursus dan Pelatihan, Nahdiana; jajaran Kemdikdasmen; serta perwakilan pimpinan LKP dari seluruh Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan nonformal di Indonesia.

Kolaborasi untuk Atasi Tantangan Pendidikan Nonformal

Mendikdasmen Abdul Mu’ti kembali menegaskan pentingnya peran LKP dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dan pemerintah.

Kerja sama ini dinilai krusial tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

“Lewat kolaborasi ini, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk masalah anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS),” kata Mendikdasmen. Kemitraan ini juga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

LKP sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Plt Dirjen Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, menambahkan bahwa LKP merupakan mitra strategis Kemdikdasmen dalam menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah masyarakat.

“LKP berperan penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, LKP perlu memperkokoh kemitraan dan meningkatkan cakupan agar pendidikan dan pelatihan semakin merata dan kualitasnya semakin meningkat,” ujar Tatang. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ada 35 LKP yang bergabung dalam kegiatan tersebut, dan diharapkan dapat memberikan strategi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Praktik Baik Kemitraan LKP

Dalam sesi diskusi, Direktur Kursus dan Pelatihan, Nahdiana, memaparkan praktik baik kemitraan LKP, khususnya dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia mencontohkan keberhasilan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang terlaksana dengan baik berkat kolaborasi dengan Pemda.

Kedua program tersebut merupakan prioritas pemerintah untuk menekan angka pengangguran, dengan membekali lulusan dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk terserap ke dunia kerja atau membuka lapangan pekerjaan sendiri.

“Sekitar 60 persen peserta kursus umumnya adalah lulusan SMA dan SMK. Hal itu dapat mendukung peningkatan kompetensi lulusan pendidikan formal sehingga lebih siap kerja maupun berwirausaha,” jelas Nahdiana.

Testimoni dari LKP

Direktur LKP Karya Duta, Zoelkifli M Adam, menyampaikan bahwa forum kolaborasi ini dapat membuka peluang yang lebih besar dalam memajukan pendidikan nonformal. “Forum diskusi ini merupakan langkah kolaboratif untuk penguatan peran LKP, sehingga LKP bisa menjembatani masalah di masyarakat, seperti kesempatan belajar untuk ATS, angka pengangguran dan gelombang PHK,” tuturnya.

Senada dengan Zoelkifli, pemimpin LKP Salon Christie, Mery R Ch Mesah, membagikan pengalamannya. Ia menuturkan bahwa keberadaan LKP di daerahnya, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

“Sejak ada LKP bidang salon dan kecantikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), anak-anak tidak perlu belajar ke Surabaya atau Jakarta, sehingga bisa menghemat biaya. Setiap tahun kami menghasilkan 100 orang lulusan bidang salon kecantikan sesuai dengan hasil uji kompetensi. Mereka lalu membuka salon dan bekerja di Timor Leste. Bahkan dari Timor Leste, ada yang mengambil kursus di NTT, tidak perlu ke Surabaya atau Jakarta lagi,” pungkas Mery.

Upaya Kemdikdasmen dalam mendorong kemitraan antara LKP dan SMK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, LKP, SMK, dan DUDI diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan nonformal, termasuk masalah ATS, dan mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul dan siap menghadapi persaingan global. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.