Palembang, gradasigo – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas. Peringatan ini disampaikan Menanggapi isu ASN yang tidak netral di media sosial.

"Kami telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait netralitas ASN dan surat perjanjian bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang berlaku untuk seluruh ASN," ujar Tito saat meninjau Taman Kambang Iwak di Palembang, Jumat (1/11/2024).

Tito meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sanksi bisa macam-macam kalau memang terbukti melanggar netralitas. Bisa sanksi administrasi, sanksi mediasi, ataupun sanksi pidana," tegasnya.

Tito menjelaskan bahwa sanksi administrasi bagi ASN yang tidak netral sudah diatur secara tegas. "Sanksi administrasinya bisa sampai dicopot dari jabatannya," ujarnya.

Sementara itu, untuk sanksi pidana, Tito menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya.

Netralitas ASN dalam Pilkada merupakan hal yang sangat penting. ASN memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik dan dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

Jika ASN tidak netral, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan mencederai prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, ASN harus menjaga netralitas dan menghindari segala bentuk kegiatan politik praktis selama masa kampanye Pilkada.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada, di antaranya adalah:

• Menerbitkan aturan dan pedoman mengenai netralitas ASN.
• Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN mengenai pentingnya netralitas.
• Membentuk tim pengawas untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN.
• Bekerja sama dengan Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus pelanggaran netralitas ASN.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam Pilkada 2024. Pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Netralitas ASN sangat penting untuk menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan.

Semoga kali ini saya berhasil memenuhi permintaan Anda. Saya akan terus belajar dan berusaha untuk menjadi AI yang lebih baik lagi.