Jakarta, gradasigo - Khairul Mahalli, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), menyoroti berbagai aspek krusial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pengembangan energi, dan peningkatan sektor pangan.

Khairul menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh anggaran yang cukup melalui peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu, dunia usaha perlu diberikan kemudahan dalam beroperasi, termasuk perizinan yang mudah dan penghapusan pungutan liar (pungli).

"Mempersulit dunia usaha artinya menghambat pemasukan pajak karena dunia usahalah yang membayar pajak," ujar Khairul dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (6/11).

Ia juga menyoroti perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik pungli. Menurutnya, pelaku usaha yang kedapatan memberikan uang kepada pejabat harus dibebaskan dari tuntutan hukum karena mereka adalah korban pemerasan.

"Prinsip usaha adalah efisiensi, yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Tidak mungkin pelaku usaha menghamburkan uang kepada pejabat jika tidak terpaksa," jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perhubungan Logistik Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) ini.

Khairul menekankan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan ketenangan kepada pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM, agar dunia usaha semakin maju dan penerimaan pajak untuk pembangunan semakin meningkat.

Optimalisasi Sumber Daya Laut

Khairul menyoroti potensi sumber daya laut Indonesia yang belum dikelola secara maksimal. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, terutama ikan.

"Pemerintah telah berhasil mengusir kapal-kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia. Ini menciptakan potensi besar bagi nelayan Indonesia," ujar Dewan Pakar ARENAS Prabowo 08 ini.

Khairul menyarankan pemerintah untuk memberdayakan nelayan, BUMN perikanan, dan BUMN industri perkapalan untuk mengoptimalkan potensi perikanan Indonesia. Pemerintah dapat membantu modernisasi penangkapan ikan oleh nelayan, sementara BUMN perikanan dapat bertindak sebagai offtaker yang membeli seluruh hasil tangkapan nelayan. BUMN industri perkapalan dapat menyediakan kapal-kapal penangkap ikan modern.

"Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi produsen ikan terbesar di dunia, nelayan menjadi makmur, dan sektor perikanan menjadi andalan ekonomi Indonesia," tegas Khairul.

Green Energy dan Interkoneksi Listrik Antar Pulau

Khairul menyoroti pentingnya energi listrik di masa depan, terutama dengan adanya transformasi ke kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik. Ia menekankan perlunya pengembangan green energy dan renewable energy yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui.

"Kebutuhan listrik di seluruh Indonesia akan sangat besar dan merata. Oleh karena itu, perlu dibangun interkoneksi listrik antar pulau melalui kabel laut," ujarnya.

Khairul mengusulkan pembangunan interkoneksi listrik dalam tiga tahap:

1. Tahap pertama: Kabel laut Selat Sunda menghubungkan Sumatera dan Jawa, serta kabel laut Selat Bali menghubungkan Jawa dan Bali.
2. Tahap kedua: Kabel laut Jawa menghubungkan Jawa dan Kalimantan.
3. Tahap ketiga: Kabel laut Selat Makassar menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi.

"Dengan demikian, kebutuhan listrik dapat diperoleh secara merata, tidak ada pemadaman bergilir, dan harga listrik menjadi lebih murah," jelas Khairul.

Swasembada Pangan dan Modernisasi Pertanian

Khairul menekankan pentingnya swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ia menyoroti perlunya modernisasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan menarik minat generasi muda untuk menjadi petani.

"Modernisasi pertanian meliputi perbaikan irigasi, penyediaan bibit unggul, penggunaan alat mekanis, dan pemanfaatan teknologi," ujarnya.

Khairul juga menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan BUMN ID Food sebagai pembeli siaga (offtaker) dan penjaga mata rantai pasok pangan Indonesia.

"Dengan demikian, produksi petani meningkat, petani menjadi makmur, dan Indonesia dapat menjadi swasembada pangan bahkan menjadi eksportir pangan," pungkas Khairul.

Khairul Mahalli menyampaikan berbagai gagasan strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya dukungan kepada dunia usaha, pengelolaan SDA yang optimal, pengembangan energi terbarukan, dan modernisasi pertanian. Gagasan-gagasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.