Palu, gradasigo - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2030.

Penyusunan RPJMD ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, dalam rapat yang digelar di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Christina Shandra Tobondo, serta para pejabat terkait.

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen administratif. Ia menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Sulteng, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan infrastruktur.

"RPJMD ini harus berorientasi pada solusi konkret dengan indikator keberhasilan yang jelas. Program-program pembangunan tidak boleh hanya sebatas visi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegas Anwar Hafid.

Dalam visi kepemimpinannya, ia mengusung konsep "Sulteng Nambaso", yang berarti Sulteng harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Di sektor pendidikan, Gubernur berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui beasiswa. Di bidang kesehatan, ia menekankan pentingnya layanan medis yang inklusif, dengan menerapkan sistem layanan kesehatan berbasis KTP.

Pemerintah provinsi juga akan fokus menekan angka inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil. Penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan akses teknologi bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak daerah di Sulteng yang mengalami kesulitan akses telekomunikasi.

"Layanan medis harus menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok. Tidak boleh ada lagi ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan persalinan yang aman hanya karena fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan," ujar dr. Reny.

Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Target RPJMD Rampung 17 Maret 2025

Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat disampaikan ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Gubernur menegaskan bahwa RPJMD ini harus berbasis pada realitas yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar wacana politik.