Madiun, gradasigo – Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terus mendorong kelengkapan izin operasional berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta sertifikasi standar terverifikasi dan akreditasi LPK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, menekankan pentingnya pelatihan yang terstandar dan terakreditasi untuk menjawab tantangan industri modern. "Dengan standar sertifikasi dan kelengkapan izin operasional berbasis OSS RBA, kami berharap LPK dan BLKK di Kabupaten Madiun mampu memberikan pelatihan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini," ujar Imam.
Imam Nurwedi, Kadisnakerperind Kabupaten Madiun foto bersama Pimpinan LKP dan BLKK (10/9/2024) ; dokumen Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Madiun
Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh LPK adalah kepemilikan instruktur dengan kompetensi terverifikasi. Setiap instruktur wajib memiliki sertifikasi BNSP baik untuk kompetensi metodologi maupun teknis, guna memastikan bahwa para lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang relevan dan siap terjun ke dunia kerja.
Tantangan dan Harapan
Very Prasetyono, Pimpinan LPK Sambirejo, mengungkapkan bahwa proses sertifikasi ini memerlukan komitmen besar dari setiap lembaga. "Kami terus berupaya melengkapi izin operasional berbasis OSS RBA dan mendorong para instruktur untuk memiliki sertifikasi BNSP. Ini merupakan langkah besar menuju pelatihan yang lebih profesional dan berkualitas di masa mendatang," jelas Very.
Ketua DPC Forum Pelatihan Vokasi Kabupaten Madiun (Forlat Vokasi), Fengky Hermawan, menambahkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga pelatihan, menjadi kunci keberhasilan program ini. "Akreditasi dan sertifikasi terverifikasi bukan hanya meningkatkan kredibilitas lembaga, tetapi juga memberikan jaminan kualitas kepada para peserta pelatihan. Kami berharap hal ini akan memperkuat daya saing tenaga kerja Kabupaten Madiun," ujar Fengky.
Dengan adanya peningkatan mutu pelatihan melalui kelengkapan izin dan sertifikasi yang terstandar, diharapkan para lulusan dari LPK dan BLKK di Kabupaten Madiun mampu bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional.