Jakarta, gradasigo – Kabar gembira bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) mengawali tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan dana sebesar Rp 45 triliun sebagai kado tahun baru, yang ditujukan untuk membiayai pemberangkatan serta pelatihan para PMI.

Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan bagi para pahlawan devisa negara.

Dana sebesar Rp 45 triliun ini akan disalurkan secara bertahap selama lima tahun, dengan alokasi Rp 15 triliun per tahap.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenP2MI) akan bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Selain inisiatif ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga maksimal 6 persen tetap akan berjalan, memberikan opsi pembiayaan tambahan bagi para calon PMI.

Tujuan utama dari pengalokasian dana ini adalah untuk membiayai pemberangkatan, pelatihan, dan pemberdayaan para PMI.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak PMI yang dapat bekerja di luar negeri secara prosedural, memiliki keterampilan yang memadai, dan terlindungi hak-haknya.

Selain pembiayaan, pemerintah juga berencana membangun 100 balai vokasi di bawah naungan KemenP2MI.

Balai-balai vokasi ini akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para calon PMI, sehingga mereka dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja internasional.

Sebagai langkah awal, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan membangun 30 balai vokasi dari total 100 yang ditargetkan.

Menteri BP2MI, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa penempatan balai vokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan saat ini.

"Pak Presiden juga meminta akan mendukung dibangun sekitar 100 balai vokasi, 100 balai vokasi yang kita pertama.

Paling tidak, kita akan bangun minimal 30 balai vokasi nanti kita akan tempatkan sesuai dengan kepentingannya pada saat itu," ujar Menteri Abdul Kadir Karding di Gedung BP2MI Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Karding juga menjelaskan bahwa keberadaan balai vokasi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengoptimalkan penempatan PMI di luar negeri.

Hal ini didasari oleh fakta bahwa pada tahun 2024, permintaan tenaga kerja dari luar negeri mencapai 1,35 juta, sementara Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 297.000 tenaga kerja.

Dengan adanya balai vokasi, diharapkan para calon PMI dapat meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan bahasa mereka, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja global.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia serta kontribusi mereka terhadap perekonomian negara.

Pemerintah berharap, dengan adanya kado tahun baru ini, para PMI dapat merasakan dukungan nyata dari negara dan termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi diri.

Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pengiriman PMI secara ilegal dan meningkatkan perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri.