Jakarta, Gradasigo — Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), M. Qodari mengapresiasi Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai program “ajaib” yang dinilai mampu mengubah nasib generasi dari keluarga miskin.
Hal itu disampaikan saat meninjau langsung kegiatan simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
“Ini program yang sangat penting karena menyasar anak-anak dari desil 1 dan 2, yaitu 10-20 persen kelompok ekonomi paling bawah. Kalau tidak ada keberpihakan negara, anak-anak mereka bisa berhenti sekolah hanya sampai SD atau SMP, seperti orang tuanya,” ujar Qodari.
Qodari mengungkapkan bahwa berdasarkan kunjungannya ke rumah-rumah calon siswa, mayoritas orang tua mereka hanya lulusan SD atau SMP, bahkan sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu menegaskan urgensi dari intervensi negara melalui pendidikan gratis dan berkualitas.
“Cita-cita anak-anak ini luar biasa. Ada yang ingin jadi polwan, guru, dokter. Kalau negara tidak hadir, mimpi itu bisa padam. Tapi dengan Sekolah Rakyat, harapan mereka bisa hidup kembali,” tuturnya.
Program Sekolah Rakyat digagas sebagai model pendidikan berbasis inklusi dan gotong royong antar-kementerian dan lembaga, serta didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini, Kementerian Sosial menargetkan 100 titik Sekolah Rakyat rintisan, dan berencana menambah 100 hingga 300 titik pada 2026.
Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa, sehingga potensi jangka panjangnya bisa menjangkau hingga 300.000 anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.
“Ini bukan hanya kerja Kemensos. Kita lihat ada dukungan dari PUPR, Pemda, Kementerian Pendidikan, hingga mitra-mitra lainnya. Tahun depan akan mulai dibangun Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah,” kata Qodari.
Saat ini, lokasi pembelajaran masih memanfaatkan fasilitas sementara seperti Sentra Kemensos, diklat milik Pemda, dan gedung lain yang siap pakai. Namun menurut Qodari, paralel dengan kegiatan pendidikan, Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR tengah menyiapkan lahan dan bangunan sekolah rakyat permanen.
“Pemda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diminta ikut menyiapkan lahannya. Ini benar-benar sinergi nasional,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat disebut akan mengadopsi nilai-nilai pendidikan dari institusi unggulan seperti Taruna Nusantara dan CT ARSA School, mencakup pendidikan karakter, disiplin, dan kurikulum akademik holistik. Tujuannya, agar siswa dari kelompok miskin pun bisa mendapatkan pendidikan bermutu tinggi seperti anak dari kelas menengah dan atas.
“Ini sekolah rakyat, tapi kualitasnya luar biasa. Kita ingin anak-anak dari desa dan pinggiran punya kesempatan yang sama, bahkan unggul,” kata Qodari.
Qodari menyebut program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia berharap model ini menjadi solusi nyata terhadap ketimpangan pendidikan, serta mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Sumber: Dilansir dari infopublik.id