BANDA ACEH, gradasigo – Direktorat Kursus dan Pelatihan, Kemendikdasmen, melakukan langkah taktis untuk memulihkan ekosistem pendidikan nonformal di Aceh pascabencana banjir. Selama dua hari (8-9 Januari 2026), tim pusat turun langsung guna memvalidasi kondisi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sekaligus menyalurkan bantuan stimulan.

Kunjungan strategis ini merupakan respons cepat atas aspirasi pengelola kursus di daerah untuk memastikan proses belajar-mengajar vokasi tidak terhenti meski sarana prasarana mengalami kerusakan.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 16 perwakilan LKP terdampak di Gedung BPMP Aceh. Direktur Kursus dan Pelatihan menekankan pentingnya pendataan presisi sebagai basis intervensi pemerintah.

Direktur Kursus dan Pelatihan, Dr. Yaya Sutarya, hadir langsung didampingi Ketua Umum DPP Forum Pengelola LKP (PLKP) Zoelkifli M. Adam, dan Ketua Umum DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Asep Syarifuddin.

"Kami hadir untuk memastikan negara ada di tengah kesulitan pengelola kursus. Data kerusakan sarana prasarana ini akan menjadi basis kami untuk memperjuangkan bantuan rehabilitasi agar operasional pendidikan kembali normal secepat mungkin," ujar Yaya Sutarya dalam arahannya.

Selain agenda pemulihan, dilakukan juga sosialisasi regulasi di LKP Yenni Shalia guna menyelaraskan standar pendidikan nonformal di Aceh dengan kebijakan terbaru Kemendikdasmen. Langkah ini penting untuk menjaga mutu lulusan vokasi agar tetap kompetitif.

Ketua DPD Forum PLKP Aceh, Syahril Kiram, mengapresiasi kehadiran tim kementerian. 

"Kehadiran pusat adalah suntikan moral luar biasa. Selain bantuan pemerintah, kami juga menyalurkan bantuan kolektif dari DPP Forum PLKP Indonesia sebagai bentuk solidaritas sesama pengelola lembaga," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ketum DPP Forum PLKP Indonesia, Ketum HIPKI, serta jajaran Dinas Pendidikan Aceh, menandai kuatnya kolaborasi lintas sektor untuk pendidikan vokasi di Aceh. (kiram/oni)