Yogyakarta, gradasigo - Riuh rendah di media sosial mengenai poligami abdi negara bukan sekadar bising tanpa isi. Di balik perdebatan panas tersebut, terdapat lembaran regulasi berusia 40 tahun yang kembali "digugat" oleh rasa penasaran publik. 

Melalui Siaran Pers Nomor: 007/RILIS/BKN/VI/2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyibak kembali tirai hukum yang selama ini tertutup debu ketidaktahuan, menegaskan bahwa aturan ini bukanlah kebijakan yang lahir dalam semalam.

Pondasi Lama dalam Wajah Baru

Regulasi ini bukan barang baru; akarnya sudah menghujam dalam empat dekade silam. Jejak legalitasnya tertanam kuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang kemudian dipertegas melalui PP Nomor 45 Tahun 1990. 

Penjelasan BKN baru-baru ini merupakan upaya menepis anggapan adanya "aturan dadakan", sekaligus meluruskan kompas informasi yang sempat melenceng di ruang digital. 

Negara tidak sedang menciptakan norma baru, melainkan menghidupkan kembali disiplin yang sudah lama eksis.

ASN Pria: Pintu Terbuka dengan Penjagaan Birokrasi

Hukum memang membuka celah bagi PNS pria untuk memiliki istri lebih dari satu, namun pintu ini dijaga oleh mekanisme birokrasi yang amat selektif. 

Negara mengintervensi ruang privat ini dengan standar yang tidak main-main, membaginya ke dalam dua lapis persyaratan yang menguras energi administratif.

Kategori pertama mencakup Syarat Alternatif. Seorang PNS pria harus membuktikan adanya beban domestik yang nyata: apakah sang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat fisik atau penyakit yang mustahil disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan. 

Klaim ini tidak bisa hanya berdasar ucapan; negara menuntut validasi medis yang sah melalui surat keterangan dari dokter pemerintah.

Lapis berikutnya jauh lebih berat: Syarat Kumulatif. Di sini, negara tidak sekadar meminta janji, melainkan menuntut bukti hitam di atas putih yang harus dipenuhi seluruhnya tanpa celah. 

Proses ini memaksa adanya transparansi pundi-pundi pajak untuk membuktikan kemampuan finansial, persetujuan tertulis dari istri sah yang sering kali menjadi tembok besar, hingga jaminan tertulis untuk berlaku adil. 

Mekanisme ini dirancang agar keputusan poligami tidak lahir dari impulsivitas, melainkan melalui pertimbangan matang yang terlindungi secara legal.

Garis Merah dan Mandat "Akal Sehat"

Sekalipun syarat teknis telah terpenuhi, otoritas tertinggi di instansi tetap memegang hak prerogatif untuk berkata "tidak". Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) PP 10/1983, pejabat berwenang dapat menolak permohonan izin jika ditemukan indikasi kuat sebagai berikut:

• Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut pegawai bersangkutan.
• Gagal memenuhi salah satu syarat alternatif atau seluruh syarat kumulatif.
• Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat manusia.
• Adanya potensi gangguan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan sebagai abdi negara.

Poin mengenai "akal sehat" menjadi instrumen paling humanis sekaligus subjektif dalam aturan ini. Di sini, negara bertindak sebagai arbiter moral; jika alasan seorang PNS pria dianggap tidak masuk akal atau mencederai logika kepatutan, maka izin tersebut hanyalah angan-angan.

PNS Wanita: Karier yang Terikat Harga Mati

Bagi PNS wanita, hukum bicara dengan nada yang jauh lebih tegas dan tanpa ruang negosiasi. Pasal 4 ayat (2) PP 45 Tahun 1990 mencatatkan larangan mutlak: seorang PNS wanita dilarang keras menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Pelanggaran terhadap garis ini adalah "vonis mati" bagi karier mereka. Status sebagai abdi negara dan posisi sebagai istri kedua dalam perkawinan poligami tidak dapat berjalan beriringan. 

Jika seorang PNS wanita memilih jalan tersebut, konsekuensinya adalah pemberhentian atau pemecatan. Negara menarik garis demarkasi yang jelas bahwa integritas korps tidak menyediakan ruang bagi posisi domestik yang dianggap melanggar norma kepegawaian tersebut.

Integritas di Balik Urusan Domestik

Campur tangan negara yang sedemikian dalam terhadap urusan rumah tangga pegawainya berakar pada satu tujuan: menjaga integritas. Setiap PNS membawa citra institusi di pundaknya; konflik domestik yang karut-marut dipandang sebagai ancaman bagi produktivitas pelayanan publik.

Ketaatan terhadap aturan perkawinan ini merupakan bagian integral dari disiplin PNS yang dipayungi oleh PP 94 Tahun 2021. 

Pelanggaran terhadap izin perkawinan bukan lagi sekadar urusan ranjang atau konflik keluarga biasa, melainkan pelanggaran disiplin berat. 

Negara menuntut setiap pegawainya menjadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat, memastikan bahwa energi mereka tercurah sepenuhnya untuk tugas negara, bukan habis tertelan drama rumah tangga yang tak terkendali.

Meluruskan Persepsi: Sebuah Penutup

Pemahaman yang utuh diperlukan agar publik tidak terjebak dalam disinformasi. Secara legal, istilah "Poligami PNS" sebenarnya tidak dikenal; regulasi secara spesifik menggunakan frasa "PNS Pria yang beristri lebih dari seorang".

BKN menegaskan bahwa proses yang panjang dan selektif ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak sedang mempermudah praktik poligami. Sebaliknya, ketatnya persyaratan ini adalah instrumen kontrol demi menjaga martabat korps abdi negara. 

Dengan memahami substansi aturan secara komprehensif, publik diharapkan melihat regulasi ini sebagai bentuk perlindungan bagi institusi dan keluarga pegawai itu sendiri. (*)