BANDA ACEH, gradasigo – Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Aceh pada 8-9 Januari 2026. 

Kunjungan ini difokuskan pada penguatan regulasi pendidikan nonformal serta penyaluran bantuan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terdampak bencana banjir.

Selama dua hari, jajaran Direktorat meninjau langsung kondisi infrastruktur pendidikan vokasi dan melakukan dialog terbuka dengan puluhan pengelola lembaga.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah pusat dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan keterampilan di Serambi Mekkah pasca-musibah banjir yang melanda pada penghujung tahun 2025.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Pada hari pertama, Kamis (8/1), agenda dipusatkan di LKP Yeni Salia, Banda Aceh. Pertemuan ini dihadiri oleh sedikitnya 50 pengelola LKP dari berbagai kabupaten/kota di seluruh Aceh.

Direktur Kursus dan Pelatihan, Dr. Yaya Sutarya, hadir langsung didampingi Ketua Umum DPP Forum Pengelola LKP (PLKP) Zoelkifli M. Adam, dan Ketua Umum DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Asep Syarifuddin.

Dalam forum dialog tersebut, Dr. Yaya Sutarya menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa transformasi pendidikan vokasi nonformal tahun 2026 akan menitikberatkan pada relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan digitalisasi manajemen lembaga.

"Kami hadir di Aceh untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami susun di Jakarta benar-benar dapat diimplementasikan secara teknis di daerah. Aspirasi dari pengelola LKP di Aceh sangat krusial agar program kerja tahun ini tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM," ujar Dr. Yaya dalam arahannya.

Penyaluran Bantuan Tahap Kedua

Memasuki hari kedua, Jumat (9/1), rombongan bergeser ke Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Aceh di Aceh Besar. Fokus utama agenda ini adalah aspek kemanusiaan dan pemulihan pascabencana. Tercatat sebanyak 16 LKP yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana akibat banjir menerima bantuan tahap kedua.

Bantuan yang disalurkan merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikdasmen dengan Forum PLKP dan HIPKI. Selain dukungan dana stimulan untuk perbaikan ruang belajar, bantuan juga diberikan dalam bentuk paket logistik, sembako, serta perlengkapan ibadah seperti Al-Qur'an dan mukena bagi para instruktur dan warga belajar yang terdampak.

Dr. Yaya Sutarya memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat organisasi mitra dalam melakukan pendataan dan penggalangan dukungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi adalah kunci resiliensi sektor pendidikan saat menghadapi krisis.

"Kinerja Forum PLKP dan HIPKI dalam membangun sinergi dengan pemerintah sangat luar biasa. Kolaborasi seperti inilah yang kita butuhkan untuk memajukan kualitas LKP di seluruh Indonesia, terutama dalam situasi tanggap darurat seperti di Aceh ini," tegas Yaya.

Tantangan Vokasi Aceh di Tahun 2026

Kunjungan ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi LKP di Aceh. Selain faktor kebencanaan, tantangan digitalisasi dan sertifikasi kompetensi menjadi isu hangat dalam diskusi. 

Ketua Umum DPP Forum PLKP, Zoelkifli M. Adam, menyampaikan bahwa pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, terutama dalam hal akses permodalan dan kemitraan dengan dunia industri.

"Kehadiran jajaran Direktorat secara langsung memberikan suntikan moral yang besar bagi kami di Aceh. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir tidak hanya saat kondisi normal, tapi juga saat lembaga-lembaga kami sedang berjuang bangkit dari sisa-sisa banjir," kata Zoelkifli.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP HIPKI Asep Syarifuddin menambahkan bahwa penguatan LKP di Aceh harus sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru melalui jalur kursus singkat yang intensif.

Menuju Pemulihan Total

Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk melakukan monitoring berkala terhadap 16 LKP penerima bantuan. Pemerintah berharap dalam triwulan pertama tahun 2026, seluruh lembaga yang terdampak sudah dapat beroperasi 100 persen untuk melayani masyarakat.

Langkah nyata yang dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar ini diharapkan menjadi pemantik bagi daerah lain dalam membangun ekosistem pendidikan yang tangguh bencana. Aceh kini tidak hanya sedang mengeringkan sisa air banjir, tetapi juga sedang memperkuat fondasi pendidikan vokasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. (zoel/oni)