Gowa, gradasigo - Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK-PKBM) Kabupaten Gowa kembali mempertegas komitmennya dalam mengawal program pendidikan non-formal. 

Hal ini diwujudkan melalui agenda rutin Komunitas Belajar (Kombel) sekaligus Rapat Kerja DPD FK-PKBM yang digelar di PKBM Al-Hijrah Bontonompo, Kabupaten Gowa, pada Minggu, (25/1/2026). 

Acara yang mempertemukan para penggiat pendidikan kesetaraan se-Kabupaten Gowa ini dihadiri langsung oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, di antaranya Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan PNF, Harianti, S.Sos, M.Si; Kepala Seksi Dikmas, Nasir, S.Sos; serta Seksi Pendataan, ST. Megawati, S.Pd., M.Pd, MM. Turut hadir Sekjen DPW FK-PKBM Sulawesi Selatan, Saparuddin Sibali, S.Sos, dan Ketua DPD FK-PKBM Gowa, Sukarman Rasyid, S.Kep.

Dalam sambutannya, Kabid PAUD dan PNF Gowa, Harianti, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan bagi seluruh PKBM. Ia menyoroti aspek dokumentasi sebagai instrumen vital dalam pertanggungjawaban laporan keuangan, terutama yang bersumber dari anggaran negara.

"Dokumentasi di setiap kegiatan bukan sekadar pelengkap, melainkan bukti otentik untuk mendukung laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, kami mengharapkan administrasi kelembagaan, seperti modul pemberdayaan, benar-benar dihadirkan secara nyata," ujar Harianti saat membuka Rapat Kerja DPD FK-PKBM Gowa.

Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari para peserta. Hardiyansah, SH, Kepala PKBM GURUTA Gowa, menilai konsistensi forum dalam melaksanakan kegiatan Kombel bulanan merupakan langkah strategis untuk saling bertukar ilmu.

"Kami sangat mengapresiasi forum ini karena begitu konsisten memfasilitasi kegiatan berbagi praktik baik. Ini ruang belajar yang sangat dibutuhkan oleh para kepala lembaga dan tutor," ungkap Hardiyansah di sela-sela kegiatan.

Pertemuan yang bertuan rumah di PKBM Al-Hijrah Bontonompo ini diharapkan dapat meningkatkan standar mutu layanan pendidikan informal dan kursus di Kabupaten Gowa agar selaras dengan target pemerintah daerah dalam mencerdaskan masyarakat. (*)