Lampung Selatan, gradasigo - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti rumitnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Hal tersebut disampaikan Zulhas, sapaan akrabnya, dalam kegiatan "Rembuk Tani" di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Minggu (10/11/2024).

"Saya sudah berdiskusi panjang dengan PT Pupuk Indonesia. Walaupun sebelumnya saya belum bertemu dengan Bapak-Bapak, saya sudah tahu masalahnya," kata Zulhas di hadapan puluhan petani.

"Problemnya adalah penyaluran pupuk itu ruwet sekali, rumit sekali. Betul tidak, Bapak-Bapak?" lanjutnya.

Zulhas menjelaskan bahwa dalam proses penyaluran pupuk kepada petani, sering kali muncul masalah berkas persyaratan yang terlalu banyak. Hal tersebut menyebabkan penyaluran pupuk menjadi terhambat dan tidak efisien.

"Persyaratannya macam-macam, petani disuruh mengisi (identitas, foto, dan sebagainya). Kemudian harus ada usulan petani, harus ada Surat Keputusan (SK) Bupati. Nah, inilah yang membuat ruwet," jelas Zulhas.

Mendengar keluhan tersebut, Zulhas berjanji akan membawa aspirasi para petani Lampung Selatan dalam rapat bersama kementerian terkait di pusat.

"Ini harus dipangkas, syarat-syarat yang menyusahkan ini harus dihilangkan. Saya akan bahas ini di pusat," tegasnya.

Zulhas menyampaikan bahwa produksi pupuk untuk petani di PT Pupuk Indonesia naik hingga 78 persen. Hal tersebut membantu petani untuk tetap berproduksi di tengah kemarau panjang yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Produksi pupuk memang naik 78 persen, tetapi produksi pertanian tetap, itu dikarenakan kemarau panjang atau fenomena El Nino. Artinya, dengan tambahan pupuk itu, produksi kita bisa bertahan. Kalau tidak ditambah produksi pupuk, mungkin produksi pertanian akan anjlok. Jadi, produksi kita bisa bertahan karena pupuknya cukup," jelasnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

• Data petani yang tidak akurat: Data petani yang tidak lengkap dan akurat menyebabkan penyaluran pupuk tidak tepat sasaran.
• Birokrasi yang rumit: Persyaratan administratif yang berbelit-belit menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
• Keterbatasan stok pupuk: Ketersediaan pupuk bersubsidi sering kali tidak mencukupi kebutuhan petani.
• Penyaluran yang tidak merata: Distribusi pupuk bersubsidi sering kali tidak merata antar daerah, sehingga ada daerah yang kekurangan pupuk sementara daerah lain kelebihan.
• Pengawasan yang lemah: Lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk bersubsidi, di antaranya dengan:

• Memperbaiki data petani: Melakukan pemutakhiran data petani secara berkala dan memastikan kevalidan data.
• Menyederhanakan birokrasi: Memangkas persyaratan administratif yang tidak perlu dan mempermudah proses pengajuan pupuk bersubsidi.
• Meningkatkan produksi pupuk: Meningkatkan produksi pupuk dalam negeri dan mengoptimalkan impor pupuk.
• Memperbaiki sistem distribusi: Memperbaiki sistem logistik dan distribusi pupuk agar lebih efisien dan merata.
• Meningkatkan pengawasan: Memperketat pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi untuk mencegah penyelewengan.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pertanian. Pupuk berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Ketersediaan pupuk yang cukup dan berkualitas akan mendukung peningkatan produksi pertanian dan menjamin ketahanan pangan nasional.

Mendag Zulkifli Hasan telah mendengarkan langsung keluhan petani mengenai rumitnya birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia berjanji akan menyederhanakan persyaratan dan mempermudah proses pengajuan pupuk bersubsidi bagi petani. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian nasional.