PANGKALPINANG, gradasigo - Kalender 2026 bahkan belum genap melewati minggu pertamanya. Namun, denyut nadi pendidikan non-formal di Pangkalpinang sudah dipacu kencang. 

Di bawah langit "Kota Seribu Senyuman", sebuah momentum penting bagi masa depan lembaga kursus di Indonesia baru saja diketuk.

Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Dr. Yaya Sutarya, tidak datang untuk sekadar seremonial. Bersama Janis Hendratet dari DPP Forum PLKP, ia turun langsung melakukan sosialisasi Permendikdasmen No. 24 Tahun 2025. 

Peraturan ini bukan sekadar dokumen administratif, ini adalah payung hukum yang sudah lama dinanti sebagai penegasan eksistensi lembaga kursus.

Tiga Agenda dalam Satu Napas

Begitu mendarat di Pulau Timah, rombongan langsung bergerak simultan. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pangkalpinang, Erwansyah, agenda maraton dimulai dari audiensi di kantor Wali Kota, berlanjut ke studio TVRI Bangka Belitung, dan ditutup dengan diskusi hangat bersama para praktisi kursus hingga larut malam.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Wali Kota, Ibu Cece Dessy, Dr. Yaya menekankan satu poin krusial yaitu kepastian hukum. Jika dulu nomenklatur "LKP" terasa abu-abu, kini aturan baru ini mempertegas posisi lembaga kursus sebagai satuan pendidikan yang sah.

"Wewenang perizinan dan pembinaan kini semakin kuat di tangan pemerintah daerah," ujar Dr. Yaya. 

Fokusnya jelas, yakni menyasar anak tidak sekolah (ATS) melalui program Kecakapan Kerja dan Wirausaha guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. Bahkan, ada rencana ambisius untuk membawa kerajinan khas daerah ke panggung nasional lewat kolaborasi dengan Dekranasda.

Angin Segar Pasca-Pandemi

Bagi para pelaku di lapangan, kehadiran regulasi ini adalah oksigen. Arman Wibisono, Ketua DPD Forum PLKP Babel, mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 40 lembaga kursus di Pangkalpinang yang sedang berjuang bangkit dari "mati suri" akibat hantaman pandemi tujuh tahun silam.

Senada dengan itu, Janis Hendratet menyebut momentum ini sebagai "Kursus Reborn". Ia menyoroti kembalinya semangat UU Sisdiknas 1989 yang adaptif.

"Hanya ada dua standar utama, kompetensi lulusan dan tata kelola. Ini membuat kursus lebih lentur mengikuti maunya pasar kerja," jelas Janis.

Nantinya, lembaga yang terakreditasi berhak menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri—sebuah langkah besar menuju profesionalisme yang diakui dunia industri (IDUKA).

Dari Meja Diskusi ke Kancah Internasional

Menariknya, dunia akademik pun mulai melirik potensi ini. Prof. Wendy Usino, Rektor ISB Atma Luhur, yang turut hadir dalam dialog di TVRI, mengakui bahwa kursus adalah pelengkap kepingan skill yang seringkali tidak didapat mahasiswa di ruang kelas teoritis. 

Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) kini bisa dikonversi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau menjadi pendamping ijazah (SKPI).

Meski jadwal begitu padat, Dr. Yaya atau yang akrab disapa Pak Dir, tampak tak kehilangan energi. Di depan para instruktur malam itu, ia membawa kabar mengejutkan, 200 pengelola kursus akan dikirim ke China untuk mendalami tata kelola kompetensi. Sebuah langkah nyata untuk membawa lembaga kursus lokal "naik kelas" ke level internasional.

Menutup Sekat, Membangun Sinergi

Di akhir kunjungan, di bawah naungan aula terbuka Lembah Tidar, suasana cair tercipta. Janis Hendratet mengajak seluruh elemen baik dari HIPKI, HISPPI, maupun asosiasi lainnya untuk menanggalkan ego sektoral.

"Kita harus guyub. Permendikdasmen ini adalah warna baru di tengah hiruk-pikuk regulasi yang seringkali membingungkan," tegas sosok yang dikenal sebagai penggerak aksi Save Dikmas tahun 2019 itu.

Malam di Pangkalpinang itu ditutup sederhana namun bermakna dengan potongan martabak bangka dan keyakinan baru bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun kebangkitan bagi mereka yang bergerak di jalur keterampilan. (jh/oni)