Kupang, gradasigo -  Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP Forum PLKP) secara resmi melantik 32 pengelola lembaga kursus sebagai pengurus DPD Forum PLKP Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025-2030, pada Jum’at (27/2/2026). 

Prosesi pengukuhan yang berlangsung di Hotel Harper Kupang ini menjadi momentum krusial bagi penguatan ekosistem pendidikan nonformal di wilayah tersebut. Ketua Umum DPP Forum PLKP, H. Zoelkifli M. Adam, memimpin langsung pelantikan ini. 

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan mandat konstitusi organisasi berdasarkan AD/ART guna memberikan legalitas hukum bagi pengurus dalam menjalankan roda organisasi serta mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

Sinergi Strategis dan Ketahanan Ekonomi

Mengangkat tema “Kolaborasi DPD Forum PLKP dan Pemerintah untuk Transformasi SDM Berkualitas”, kepengurusan baru yang kembali dipimpin oleh incumbent Mery R. Ch. Mesah ini diharapkan mampu menciptakan poros kekuatan baru dalam mencetak tenaga kerja terampil.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah solusi konkret untuk menyiapkan SDM yang presisi. 

Menurutnya, peningkatan kompetensi, terutama bagi kaum perempuan memiliki implikasi makro yang besar.

"Ini adalah strategi krusial untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meminimalisir risiko perdagangan manusia (human trafficking) melalui jalur migrasi ilegal," tegas Gubernur Melki.

Senada dengan Gubernur, Ketua DPD Forum PLKP NTT, Mery R. Ch. Mesah, menyoroti pentingnya warga lokal untuk tidak lagi sekadar menjadi "saksi bisu" atas perputaran uang di sektor pariwisata daerah. 

Ia menargetkan terciptanya wirausahawan muda yang mampu mengelola potensi lokal hingga menembus pasar internasional.

Standardisasi Ketat melalui Permendikdasmen No. 24/2025

Sejalan dengan pelantikan ini, dilakukan pula sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 yang mewajibkan standardisasi ketat pada setiap lembaga kursus. 

Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Dr. Yaya Sutarya, M.Pd., menyatakan bahwa penjaminan mutu lulusan kini menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Kita tidak lagi bicara soal kuantitas, melainkan kualitas yang terukur secara industri," ujar Yaya. Melalui regulasi baru ini, pemerintah menargetkan 9.000 pemuda putus sekolah di NTT untuk bertransformasi menjadi tenaga kerja ahli dan wirausahawan mandiri dengan standar industri global pada tahun 2026.

Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen Dr. Yaya Sutarya, M.Pd., Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., Ketua DPRD Emelia Julia Nomleni, dan Ketua Umum Forum PLKP H. Zoelkifli M. Adam.

Dengan komposisi pengurus yang melibatkan banyak wajah baru dari kalangan pengelola LKP, Forum PLKP NTT optimis dapat bergerak lebih solid dalam mendukung program pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. (oni)