News

Sekolah Aman Jadi Prioritas, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan paparan dalam kegiatan penguatan budaya sekolah aman dan nyaman serta perlindungan murid di lingkungan pendidikan. (Dok. Kemendikdasmen)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan paparan dalam kegiatan penguatan budaya sekolah aman dan nyaman serta perlindungan murid di lingkungan pendidikan. (Dok. Kemendikdasmen)

Yogyakarta, Gradasigo - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan bagi anak.

Upaya tersebut dilakukan melalui program KREASI yang akan menjangkau lebih dari 500 satuan pendidikan di delapan kabupaten pada empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Program ini berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, penguatan karakter, serta perlindungan anak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik. Sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman dan mendukung tumbuh kembang anak selama proses pembelajaran.

Penguatan budaya sekolah aman dan nyaman tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kebijakan ini mendorong keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat.

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, sosial, maupun spiritual. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai permasalahan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam pelaksanaannya, program ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan organisasi masyarakat sipil juga dilibatkan dalam upaya tersebut.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipublikasikan pada 20 November 2026, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sekolah yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemerintah berharap upaya ini dapat memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.(*)

Related Post