Yogyakarta, Gradasigo - Membuka media sosial, berbelanja melalui aplikasi, melakukan pembayaran dengan dompet digital, hingga mengisi formulir pendaftaran secara daring sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas tersebut terasa praktis karena cukup dilakukan melalui ponsel. Namun, pernahkah kita berpikir ke mana perginya nama lengkap, nomor telepon, alamat, hingga informasi pribadi yang dimasukkan ke berbagai platform tersebut?

Di balik kemudahan teknologi, terdapat risiko yang sering kali tidak disadari pengguna internet. Data pribadi yang dibagikan tanpa pertimbangan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pemasaran tanpa izin hingga penipuan dan penyalahgunaan identitas. Satu tautan mencurigakan atau formulir palsu yang terlihat meyakinkan bisa menjadi awal dari masalah keamanan digital.

Ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran. Bank Indonesia mencatat lebih dari 608 ribu kasus penipuan telah dilaporkan kepada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026. Dari berbagai penanganan tersebut, sekitar Rp674 miliar dana berhasil diamankan dan hampir Rp200 miliar telah dikembalikan kepada korban.

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia dalam artikel Keamanan Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Digital yang diterbitkan pada 25 September 2026, angka tersebut menjadi pengingat bahwa perkembangan transaksi digital perlu diimbangi dengan perlindungan dan kesadaran keamanan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara daring, semakin penting pula kepercayaan dan keamanan dalam ekosistem digital.

Data Pribadi Bukan Sekadar Informasi Biasa

Banyak pengguna internet menganggap nama, nomor telepon, alamat email, atau tanggal lahir sebagai informasi biasa. Padahal, ketika beberapa informasi tersebut dikumpulkan, data pribadi dapat digunakan untuk mengenali seseorang, menyamar sebagai dirinya, bahkan menyusun modus penipuan yang lebih meyakinkan.

Contohnya dapat ditemukan dalam pesan singkat yang mengatasnamakan bank, kurir, atau layanan digital tertentu. Pelaku biasanya meminta pengguna mengeklik tautan, mengisi data, atau memberikan kode verifikasi dengan alasan memperbarui akun maupun menyelesaikan transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyoroti penyalahgunaan data pribadi dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. Dalam laporan Satgas PASTI yang diterbitkan pada 2026, ditemukan berbagai modus penipuan, termasuk ancaman dan intimidasi melalui telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan, serta media sosial. Pelaku dapat menggunakan informasi pribadi untuk menekan korban agar mengikuti permintaan mereka.

Dikutip dari laporan resmi OJK mengenai penanganan aktivitas keuangan ilegal, sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026, sebanyak 1.179.881 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dengan 607.210 rekening di antaranya telah diblokir. IASC juga berhasil memblokir dana terkait penipuan transaksi keuangan sekitar Rp724,1 miliar dan mengembalikan Rp204,3 miliar kepada korban. Data ini menunjukkan bahwa penipuan digital membutuhkan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Ketika Data Lama Kembali Beredar

Persoalan keamanan data juga tidak selalu berhenti ketika informasi sudah lama tersebar. Data yang pernah terekspos dapat kembali beredar dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada 2 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan koordinasi dengan Kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut dugaan jual beli data pribadi secara ilegal. Dalam penjelasannya, Komdigi menyebut informasi kebocoran yang ramai dibicarakan saat itu berkaitan dengan data lama yang kembali beredar. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran dan penindakan terhadap pihak yang diduga memperjualbelikan data tersebut.

Komdigi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan data pribadi milik orang lain. Informasi yang sudah beredar di internet tidak serta-merta menjadi informasi bebas yang boleh disebarkan kembali. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kebiasaan Sederhana untuk Melindungi Diri

Menjaga keamanan data pribadi sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan kecil. Pengguna internet perlu lebih selektif ketika membagikan informasi, terutama saat mengisi formulir atau mengakses layanan yang belum jelas kredibilitasnya.

Ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun penting. Kedua, aktifkan autentikasi dua faktor apabila tersedia. Ketiga, jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, maupun kata sandi kepada orang lain. Keempat, hindari mengeklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat atau media sosial. Kelima, periksa kembali alamat situs dan identitas pihak yang meminta informasi pribadi.

OJK melalui Booklet Waspada Penipuan (Scam) Mengintai Kita, Ayo Lawan dan Hindari! yang diterbitkan pada 14 Agustus 2026 juga mengajak masyarakat mengenali berbagai modus penipuan, memahami cara melindungi diri, serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban. Masyarakat yang mengalami penipuan transaksi keuangan dapat melaporkannya melalui Indonesia Anti-Scam Centre di iasc.ojk.go.id.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyedia platform. Setiap pengguna internet memiliki peran dalam menjaga informasi miliknya sendiri. Teknologi memang menawarkan kemudahan, tetapi kemudahan tersebut perlu diiringi sikap kritis dan kehati-hatian.

Sebab, di dunia digital, menjaga data pribadi bukan berarti harus berhenti menggunakan teknologi. Justru, kita perlu semakin cerdas memanfaatkannya. Jangan sampai satu klik yang dilakukan tanpa berpikir panjang menjadi pintu masuk bagi orang lain untuk menyalahgunakan informasi pribadi kita.(*)